“Saat ini, saya menyadari persoalan yang ditemukan oleh Dinas PUPR juga persoalan lahan. Untuk membangun retensi idealnya butuh luas 2 sampai 3 hektar,” ungkapnya.
“Selain itu, persoalan lain adalah pembongkaran bangunan yang menghambat jalannya aliran air yang butuh penangangan persuasif ke masyarakat. Dan kita baru bisa 300 bangunan yang dibongkar hingga saat ini,” katanya.
Bastari juga menjelaskan bahwa dari Dinas PUPR kota Palembang telah membentuk komunitas peduli, dan komunitas banjir.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Irigasi dan Limbah (SDA-IL), PUPR Kota Palembang R A Marlina Sylvia, yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan mendengarkan, komunikasi dua arah. Mencari solusi dan menyamakan persepsi, dan setelah ini akan membentuk Whatsapp (WA) Grup sebagai wadah komunikasi.
“ Kita terus membangun komunikasi ke warga kota ada keluhan sampaikan ke grup Whatsapp, kita menghimbau agar masyarakat bersama untuk bersinergi dan bersama untuk gotong royong, Apalagi jika ada warga yang ikhlas menolong dan membantu untuk menghibahkan lahan, karena memang pembebasan lahan menjadi salah satu persoalan,” bebernya (daeng)
