JAKARTA – (daengnews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan para calon kepala daerah harus menyiapkan uang yang banyak untuk maju dalam pemilihan umum. Wakil Ketua KPK Alexandar Marwata bahkan mengatakan, tiap calon yang akan maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) membutuhkan biaya paling sedikit Rp30 miliar.
“Dari survei Kemendagri itu paling tidak Rp30 miliar yang dikeluarkan untuk calon kepala daerah setingkat bupati atau wali kota,” kata Alexander dalam tayangan YouTube KPK RI yang dikutip Minggu, 17 Oktober.
Angka itu, sambungnya, juga bisa bertambah hinga berkali lipat. Bahkan, di sejumlah daerah ada yang mematok biaya hingga Rp100 miliar.
“Kalau ingin menang bahkan dia harus menyediakan Rp60 miliar sampai Rp75 miliar di beberapa daerah ada yang Rp100 miliar,” ungkap Alexander.
Alasan inilah yang kemudian membuat modal untuk menjadi kepala daerah begitu mahal dan ketika terpilih mereka akan terjerat praktik rasuah. Apalagi, para kepala daerah itu tidak akan bisa mengembalikan biaya tersebut termasuk kepada pemodal mereka.
Sehingga, yang dipastikan nantinya terjadi adalah bagi-bagi proyek kepada para pemodal sejak dalam proses perencanaan.
“Kalau itu berasal dari sponsor ya nanti imbalannya apa, ya bagi-bagi proyek sejak perencanaan dalam proses perencanaan APBD. Nanti sudah direncanakan, proyek ini siapa yang akan mengerjakan,” tegas Alexander.
