Jaksa Utama Siap Jadi Balon Walikota Palembang 2024

oleh

Di samping menjalankan tugasnya sebagai jaksa, Fri Hartono, SH juga pernah menjabat sebagai ketua Radio Antar Penduduk Indonesia, kemudia beliau juga menjabat di Wisesa Utama Bela Negara (Wantannas)  sampai saat ini. 

Selain itu sosok pria murah senyum ini juga di percaya Keluarga Besar Putra Putri Polri  (KBPP POLRI) sebagai Ketua  Bidang Hukum dan Hak Azazi Manusia (Hukum dan Ham) , dalam rapat musyawarah nasional (Munas)  KBPP POLRI.

Pj Bupati Muara Enim Nasrun Umar, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, Sekda Palembang, Ratu Dewa, mantan cawagub Sumsel Yudha Mahyudin, dan sejumlah nama lainnya juga ramai jadi perbincangan di media sosial.

Menurut Pengamat Sosial Politik Sarma Manulang, munculnya nama nama tersebut untuk melihat respon masyarakat Kota Palembang.

“Kalau responnya baik, mereka akan melangkah lebih jauh dengan melobi parpol untuk memenuhi syarat, sebaliknya jika respon masyarakat buruk maka kandidat bakal mundur teratur,” kata Sarma, Selasa (15/3).

Dengan melihat komposisi perolehan kursi partai politik di DPRD Palembang sangat merata, maka paslon yang akan maju sangat banyak, ini artinya peluang paslon maju bakal kompetitif dalam meraih dukungan parpol.

Menurut Sarma yang juga menjabat sebagai Ketua FBI ( Forum Batak Intelektual) Sumatera selatan ini ada empat asumsi yang menjadi hipotesis mengapa trend munculnya para kandidat. Yaitu, yang pertama sebagai ekspressi politik yang kecewa atau tidak puasnya masyarakat atas kinerja pemerintahan kota Palembang saat ini, dengan kata lain seolah-olah publik berharap tahapan pilkada agar segera dijalankan.

Kedua sebagai representasi surfing politik dalam mencari para kandidat, Yang ketiga kemungkinan kuat juga pretensi framing politik yang dilakukan oleh para simpatisan, kolega dan tim pendukungnya, guna menakar respon para pemilih.

“Yang ke 4 merupakan wujud perilaku warga yang terkesan jengah, jenuh serta kecewa atas kondisi maupun kwalitas komunikasi para elite politik terhadap para kelompok kelompok sosial kepentingan,” ungkap Sarma.

Tetapi kata dia, seluruh uraian diatas wajib melalui proses seleksi etika, pranata sosial dan legal formal yang berlaku dalam tatanan kemasyrakatan maupun kelembagaan. Realitasnya publik kini semakin cerdas menilai dan menentukan pilihan politik dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, dimana indikator sosok hasil.

Dia menambahkan, dinasti politik tak lagi ampuh mempengaruhi benak rakyat. Akan tetapi prestasi ataupun investasi keintelektualan, moral dan sosial akan menjadi parameter mutlak para pemilih, dalam menentukan kepemimpinan masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *