Temuan BPK –RI Terhadap LHP Kab. Banyuasin Di Bongakar BPI KPNPA RI

oleh -1.232 views

Palembang, (daengnews) Ketua DPW Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) Sumsel, Abdul Muhin, Bsc, melalui Ketua Investigasinya Feri Yandi SH, membongkar beberapa temuan BPK –RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.

“ kami sudah mendapatkan temuan hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Sumsel terkait adanya temuan yang mengarah kepada kerugian keuangan daerah dan selanjutnya akan kami dengan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum”, Kata Feri, Sabtu(16/10/21) di Palembang.

Feri menjelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 8 Mei 2021 BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan diantaranya :

  1. Kelebihan Pembayaran Honorarium Dokter Spesialis yang berstatus ASN dan Kontrak, serta Dokter Pegawai Tidak Tetap Sebesar  Rp 140.289.573,86
  2. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Bahan Bakar Minyak pada Tiga  OPD Sebesar Rp 622.389.000,00
  3. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada 12 OPD Sebesar Rp 429.616.799,50
  4. Kelebihan Pembayaran Belanja Listrik dan Air pada Tiga OPD Sebesar Rp 486.782.531,00
  5. Hasil Pengadaan Bibit dan Pupuk atas Dua Paket Pekerjaan Sebesar Rp 89.150.000,00 Tidak diterima oleh Gabungan Kelompok Tani
  6. Kelebihan Pembayaran atas 20 Paket Pekerjaan Konstruksi pada  Empat SKPD Sebesar Rp 12.193.855.962,70
  7. Dokumen Pertanggungjawaban atas Pekerjaan Pembangunan Jalan  Penghubung dari Desa Taja Mulya ke Desa Taja Indah Sebesar  Rp 2.467.120.866,00. Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya
  8. Denda Keterlambatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan  Rantau Bayur Kurang Dikenakan sebesar Rp 693.289.169,32 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 281.587.196,02
  9. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Bantuan Sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat Berupa Beras sebesar Rp 75.993.195,00 67
  10. Bantuan Pendidikan Tidak Tepat Sasaran Sebesar Rp 143.000.000,00 69
  11. Pendataan dan Penyaluran Bantuan Usaha Mikro Pedagang Pasar dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Tidak Akurat dan Gagal Salur sebesar Rp 81.000.000,00
  12. Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tidak Akurat dan Sisa Bantuan Belum dikembalikan ke Kas Daerah Minimal sebesar Rp 273.100.000,00
  13. Pembayaran Jaminan Kesehatan Sebesar Rp 53.290.650,00 diberikan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak C
  14. Sedangkan untuk Aset Tetap, Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Belum Tertib .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.