Banyuasin( Daengnews) – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 8 Mei 2021 BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan diantaranya, Kelebihan Pembayaran atas Belanja Bahan Bakar Minyak pada Tiga OPD Sebesar Rp 622.389.000,00 .
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tak Terduga masing-masing sebesar Rp617.337.646.423,19 dan Rp 95.397.418.200,53 dengan realisasi per 31 Desember 2020, yang diantaranya direalisasikan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tiga OPD sebesar Rp 2.496.400.000,00.
Biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat eselon II a, Pejabat eselon II b dan Kepala SKPD.
Besaran biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas yang diterima perbulan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti pembelian bahan bakar, pemakaian yang melebihi jumlah liter perbulan ditanggung oleh pemegang kendaraan dinas.
Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terkait diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban atas Belanja BBM sebesar Rp 2.496.400.000,00 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 622.389.000,0.
Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban dan hasil konfirmasi kepada masing[1]masing SPBU diketahui bahwa bukti pembelian BBM sebesar Rp 229.618.000,00 bukan berasal/dikeluarkan SPBU bersangkutan.
Hasil wawancara lebih lanjut kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM diperoleh informasi bahwa Belanja BBM sebesar Rp 229.618.000,00 diberikan secara tunai kepada pemegang kendaraan, ekretariat Daerah sebesar Rp 487.406.000,00.
Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban Belanja BBM sebesar Rp 2.151.882.000,00 diketahui hanya sebesar Rp 1.884.929.000,00 yang didukung dengan bukti pembelian dari SPBU, sisanya sebesar Rp 266.953.000,00 diberikan kepada pihak-pihak diluar Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada masing[1]masing SPBU diketahui bahwa bukti pembelian BBM sebesar Rp 1.884.929.000,00 bukan berasal/dikeluarkan SPBU bersangkutan.
